BBM dan Kemaslahatan Publik

BBM dan Kemaslahatan Publik

Ahmad Suhendra El-Bughury

Sumber: Energytoday.com

Suatu hari terjadi paceklik berupa langkanya air bersih di Madinah. Walaupun Madinah lebih subur dibanding Mekkah, tetapi Arab merupakan wilayah yang gersang. Ada satu sumur yang masih bisa dimanfaatkan. Sumur yang bernama Sumur Raumah itu milik seorang warga Madinah yang beragama Yahudi. Dia menarik bayaran kepada setiap orang yang hendak mengambil air tersebut. penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut.

Bagi warga yang kurang mampu dan tidak memiliki banyak uang untuk membeli air tersebut, maka dia tidak bisa menikmati air bersih. Hanya mereka yang memiliki uang yang bisa mendapatkannya. Melihat kondisi demikian, Rasulallah saw sebagai kepala Negara berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga-Nya Allah swt” (HR. Muslim).

Utsman bin ‘Affan sebagai sahabat yang terkenal kaya raya, langsung menawar Sumur Rumah kepada pemiliknya. Orang Yahudi itu pun menjualnya dengan harga tinggi. Singkat cerita, Utsman mewakafkan sumur itu untuk kemaslahatan publik. Sehingga statusnya menjadi milik penduduk Madinah. Rasulallah dan Utsman bin ‘Affan tidak memungut sepeser pun kepada setiap orang yang hendak mengambil air dalam sumur itu.

Masyarakat yang awalnya harus membayar dengan biaya yang mahal, akhirnya bisa mengambil air itu tanpa dipungut biasa sedikitpun alias gratis. Itulah keputusan yang bijsaksana yang dilakukan Rasulallah dan sahabat beliau demi kemaslahatan rakyatnya.

Kisah tauladan yang dilakukan Rasulallah itu sangat kontekstual. Mengingat, beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan Bahan Baka Minyak (BBM) di sejumlah SPBU, terutama jenis premium dan solar. Untuk memenuhi stok BBM tahun 2014 Pertamina membatasi pengiriman BBM ke sejumlah SPBU di berbagai daerah. Pihak Pemerintah dan Pertaminan mestinya bisa mengantisipasi kelangkaan BBM secara cepat. Sehingga masyarakat kecil tidak menunggu lama dalam mendapatkan BBM di setiap SPBU. 

Ketika stok BBM ini berkurang dan sulit ditemukan di pasaran, maka harganya akan melonjak naik. Orang yang merasakan langsung kelangkaan dan kenaikan itu tidak lain orang miskin. Dalam hal ini, pemerintah belum bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat banyak. BBM yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat miskin untuk kemaslahatan publik justru hanya dinikmati segelintir orang saja.

Kepentingan dan kemaslahatan masyarakat (publik) sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Nabi membeli sumur itu melalui uang negara untuk kemaslahatan publik. Agar air itu tidak hanya bisa dinikmati segelinti orang, melainkan dinikmati semua orang Madinah. Prinsip yang diterapkan Nabi adalah kemaslahatan publik akan menentukan kelangsungan pemerintah yang adil. Kelangkaan BBM menjadi sebuah koreksian bagi Pemerintah sebagai pelaksana Negara ini. Semestinya hal itu bisa diantisipasi secara dini untuk mencegah terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU.

Kebijakan pembatasan kuota BBM ke sejumlah SPBU memang mempunyai pertimbangan tertentu. Begitu juga dengan kenaikan BBM menjadi salah satu yang mungkin terjadi dibalik langkanya BBM. Bila pemerintah menaikkan lagi harga BBM, lalu di mana hak rakyat untuk menikmati sumberdaya alamnya sendiri. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu membawa kemaslahatan bagi rakyat atau tidak?

Karena agama memberikan perhatian terhadap masalah kemaslahatan publik ini. Hal ini tertuang dalam salah satu kaidah berbunyi, kebijakan pemimpin atas rakyat (nya) dikaitkan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan rakyat semestinya yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Apabila suatu kebijakan itu membawa kemaslahatan rakyat (publik) maka kebijakan itu tepat dan benar secara agama. Sebaliknya, jika suatu kebijakan justru membawa kesengsaraan terhadap rakyat maka kebijakan itu perlu dipertanyakan kembali.